Jumat, Pemprov DKI Bakal Miliki 20 Persen Saham Persija

Persija Tundukan Barito Putera Dalam Laga Uji Coba
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
Hanya Cetak 7 Gol dari 14 Laga, Apa Solusi Persija?
- Angin segar menghampiri kubu Persija Jakarta. Mereka hampir dipastikan bakal mendapat kucuran dana tambahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam waktu dekat.

Secercah Harapan di Balik Raihan Satu Poin Persija

Proses negosiasi pembelian saham Persija oleh Pemprov DKI Jakarta ternyata sudah memasuki tahap akhir. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefulloh, usai menonton laga uji coba antara Persija kontra Barito Putera di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Rabu sore kemarin.
Didepak Persib, Belencoso Masuk Radar Persija?


Saefulloh menargetkan pihaknya sudah mengakuisisi 20 persen saham Persija pada Jumat 6 Februari 2015. "Sudah dibicarakan secara informal (pembelian saham Persija). Intinya, Pak Ahok (Gubernur DKI) setuju," kata Saefulloh.


"Tahap pertama 20 persen, mudah-mudahan Jumat sudah menemui kesepakatan. Harapannya bisa mayoritas, entah itu 51 persen atau 60 persen," sambungnya.


Dalam beberapa musim belakangan, Persija memang selalu bermasalah di aspek finansial. Musim lalu, mereka masih berhutang Rp1,8 miliar kepada para pemainnya.


Rencananya, hutang itu akan dibayarkan manajemen Persija sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh PT Liga Indonesia, 13 Februari 2015. "Hutang itu tak mungkin juga langsung dibayar. Akuisisi saham kan juga ada prosesnya. Kalau sudah resmi diakuisisi, Persija harus berikan laporan," kata Sekretaris PT Liga, Tigorshalom Boboy


Selain urusan hutang, Persija juga selalu terusir dari kandangnya. SUGBK yang menjadi kandang Persija selalu dipakai oleh pihak luar untuk menggelar konser.


"Kami juga sudah punya rencana membangun Stadion BMW dalam dua tahun ke depan. Tapi, sampai sekarang masih terbentur dengan masalah hukum. Sekarang lagi dibahas terus di pengadilan. Intinya, tanah itu sudah dibebaskan. Sudahlah, masyarakat serahkan saja itu ke pemprov," jelas Saefulloh.


Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya