VIVAnews– Pemerintah akan membentuk posko pemantauan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di setiap instansi pemerintah yang tersebar di 33 provinsi. Posko itu untuk mengawasi pencairan dana tunjangan, selain tempat mengadu dan mediator jika muncul permasalahan antara karyawan dan perusahaan.
Baca Juga :
Tugas Nokia Sudah Tuntas
Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Erman Suparno mengemukakan hal itu kepada wartawan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (15 September 2008). Dicontohkan, jika ada perusahaan tidak mampu membayar THR, posko ini menjadi mediator.
Langkah lain yang dilakukan Departemen Tenaga Kerja adalah menerbitkan surat edaran pada seluruh gubernur, bupati dan walikota tentang ketentuan pemberian THR. THR harus diberikan tujuh hari sebelum lebaran.
Megawati Belum Putuskan soal Usulan Kerja Sama dengan Prabowo
Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons pernyataan sejumlah pihak yang medorong kerjasama antara PDIP dengan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih 2024-2029.
VIVA.co.id
26 April 2024
Baca Juga :
