VIVAnews -- Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa penyaluran dana bantuan langsung tunai tahun ini lebih baik dibandingkan dengan 2005.
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat BPKP, Imam Bastari mengatakan hasil audit penyaluran BLT sudah selesai. Rekomendasinya sudah disampaikan kepada Menteri Sosial dan menteri terkait lainnya. "Hasilnya menunjukkan tidak ada penyelewengan dalam penyaluran BLT," ujar Imam di DPR, Jakarta, Senin (22 September 2008).
Kondisi ini berbeda dengan penyaluran BLT saat pertama kali diberlakukan pada 2005. Bantuan tunai ini diberikan sebagai kompensasi bagi keluarga miskin atas kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, dalam pelaksanaan ternyata banyak terjadi penyimpangan lantaran bantuan itu tidak tepat sasaran.
Tahun ini, pemerintah memberlakukan lagi kebijakan santunan tunai Rp 100 ribu per bulan bagi 19,1 juta keluarga miskin tersebut. Meski begitu, Imam mengakui ada beberapa daerah yang dananya dipotong dan diberikan kepada orang miskin yang lain. Namun, itu dilakukan atas kesepakatan bersama masyarakat melalui rembuk desa. "Meski sudah membaik, kami akan tetap kawal penyalurannya."
Walaupun membaik, BPKP tetap memberikan rekomendasi kepada sejumlah instansi terkait. Misalnya, peningkatan koordinasi di lapangan.
Prabowo Berkelakar Singgung Senyuman Berat, Anies: Kan Beliau yang Alami, Kita Biasa Aja
Prabowo dalam pidato di KPU menyinggung Anies dan Cak Imin karena melemparkan senyuman yang berat lantaran pernah mengalami kondisi yang sama.
