Menkeu: Likuiditas RI Tetap Terjaga

VIVAnews - Gejolak finansial di Amerika membuat pasar keuangan mulai mencari titik keseimbangan baru. Negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi kurang beruntung karena pemodal besar cenderung melikuidasi posisinya. Meski begitu pemerintah meyakinkan kondisi likuiditas di dalam negeri masih tetap terjaga.

Terjaganya likuiditas ditandai dengan gambaran APBN sampai dengan Agustus 2008. Realisasi pendapatan negara, khususnya penerimaan pajak naik 46 persen sehingga peneriman negara secara keseluruhan melampaui target 68 persen dari APBN-P.

Pada sisi belanja negara diakui Menkeu Sri Mulyani usai bertemu kalangan pelaku pasar di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Senin 15 September 2008, memang masih perlu mencapai target yang diinginkan, namun sudah lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Pengeluaran subsidi BBM juga diperkirakan akan berkurang karena penurunan harga minyak dunia sehingga akan mengurangi total pengeluaran pemerintah. Gambaran defisit 2008 pun akan turun dari 2,1 persen PDB menjadi 1,7 persen PDB. "Dengan penurunan defisit tersebut maka pembiayaan melalui penerbitan surat utang akan turun Rp 15 triliun," kata Menkeu.  Penurunan defisit ini pada akhirnya akan mengurangi kebutuhan likuiditas pemerintah dari pasar.

Sementara neraca perdagangan pada triwulan II 2008 menurun akibat kenaikan impor minyak dalam jumlah sangat besar. Hal itu disebabkan siklus tahunan dalam rangka penguatan stok bahan bakar menghadapi Lebaran dan pemeliharaan rutin kilang minyak Pertamina yang waktunya berdekatan dengan bulan buasa, saat stok BBM harus ditingkatkan.

Impor barang modal juga naik. Kenaikan impor ini diperkirakan masih terus berlangsung sampai triwulan III 2008. Namun akan membaik pada triwulan IV karena pergerakan siklus yang kembali normal.

Neraca modal Indonnesia pada triwulan II 2008 juga mencatat kemajuan signifikan. Investasi langsung meningkat dari US$ 1 miliar pada triwulan II 2007 menjadi US$ 2,8 miliar pada 2008.

Namun masalahnya, kata Menkeu, yang dihadapi saat ini juga menyangkut likuiditas mikro di tingkat perbankan. Karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia siap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk membatasi tekanan likuiditas yang bersifat makro dan mikro.

Langkah itu antara lain, memperbaiki tingkat penyerapan belanja dan bahkan melakukan percepatan pengucuran belanja untuk rekening tertentu, mengurangi penerbitan surat berharga negara sesuai dengan gambara defisit APBN 2008, menyegarkan penyelesaian revisi PP nomor 1/2007 tentang perluasan cakupan industri yang mendapat fasilitas fiskal sehingga mendorong investasi langsung. "Jadi secara makro keadaan dan prospek likuiditas Indonesia tetap terjaga," kata Menkeu.