VIVAnews - Dalam masa krisis para pengusaha diimbau menggunakan rupiah untuk transaksi ekspor-impor. Meski terlihat sedikit ekstrim, tapi permintaan ini bukan tidak mungkin dilakukan.
"Sekarang kan masalah krisis ada pada likuiditas yang seret, kenapa tidak mencoba dikurangi ketergantungan dolar AS," ujar Ketua Panitia Ad Hoc IV, Atnhony Charles Sunarjo dalam konferensi pers di gedung DPD, Kamis 13 November 2008.
Ia mengungkapkan bahwa DPD dalam sidang paripurna ke-6 hari ini menyepakati pengurangan ketergantungan dolar AS. DPD berharap Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah memperhatikan rekomendasi ini.
DPD mengusulkan agar semua transaksi perdagangan menggunakan rupiah. Sementara itu untuk perdagangan antarnegara disarankan agar menggunakan mata uang negara yang bersangkutan. Usulan ini hanya bisa dilakukan jika ada kesepakatan sistem multi-currency antar pedagang.
Selain itu DPD juga mengusulkan agar pemerintah bisa memberikan jaminan penuh terhadap pihak ketiga, antarbank dan dana nasabah dalam satuan rupiah maupun dolar. Hal ini penting mengingat Singapura, Malaysia, Hongkong dan Australia telah melakukan hal yang sama.
Jaminan penuh diperlukan untuk menjaga rasa aman. Jangan sampai karena pemerintah yang tidak responsif, nasabah justru melarikan uangnya ke bank luar. "Ini bisa menyebabkan likuiditas di bank semakin seret," ujar Anthony.
Beberapa kebijakan ekonomi juga diperlukan untuk mengamankan pasar domestik. Di antaranya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia diminta agar menyediakan fasilitas repurchase agreement (repo). Selain itu untuk pembiayaan defisit bisa diusahakan dari pinjaman bilateral atau multilateral.
Wow! Ada Senjata HS Kaliber 9 Mm di Dalam Mobil Polisi yang Tewas di Mampang Jaksel
Polisi berhasil menemukan sejumlah barang bukti dalam dugaan kasus polisi tewas dari Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara Brigadir Ridhal Ali Tomi (RAT).
