VIVAnews - Banjir masih menjadi persoalan krusial Kota Jakarta. Masalah itu diperkirakan akan menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun anggaran (TA) 2009 sebanyak Rp 2,3 triliun.
"Ini khusus untuk pengendalian banjir," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI yang membidangi masalah pembangunan Muhayar Rustamudin di ruang kerjanya, Jakarta Pusat, Senin 27 Oktober 2008.
Muhayar mengatakan, alokasi dana banjir Rp 1,8 triliun pada APBD TA 2008 lebih banyak digunakan untuk perbaikan jalan daripada pengendalian banjir. Padahal, kata dia, masalah drainase, situ, waduk penting untuk mengatasi bencana tahunan itu.
Selain penanganan banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menempatkan masalah transportasi, pendidikan, dan kesehatan sebagai program prioritas. Bahkan dalam draft APBD TA 2009 yang diserahkan kepada DPRD Jumat 24 Oktober 2009, empat program itu menyedot hampir 20 persen dari total anggaran.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Muhayat mengatakan, sebanyak Rp 4,445 triliun dialokasikan untuk empat program prioritas itu dari total APBD TA 2009 Rp 22,190 triliun. Sisanya didistribusikan untuk menopang kegiatan-kegiatan sektoral.
Dalam draft tersebut juga memuat alokasi dana Rp 1,25 triliun untuk penuntasan pembebasan lahan Kanal Banjir Timur yang masih menyisakan lahan seluas 9,8 kilometer. Sedangkan dana Rp 1,2 triliun yang dibutuhkan untuk pengerukan sungai tidak masuk dalam anggaran APBD TA 2009. "Karena kita mendapat pinjaman dari Bank Dunia,” kata Muhayat.
Gara-gara Korupsi Beras Miskin, Kantor Desa di Lombok Disegel Warga
Kantor Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, disegel oleh ratusan warga buntut kasus dugaan korupsi beras miskin dari pemerintah pusat.
