VIVAnews - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Cina untuk segera meningkatkan sistem keamanan makanan di Negari Tirai Bambu. Cina dapat merebut kembali kepercayaan publik yang hilang akibat skandal makanan bermelamin, dengan menerapkan peraturan yang lebih ketat dan mengubah sistem pengawasan. PBB juga merekomendasikan penyediaan dana dan pelatihan bagi para pengawas makanan di "Negeri Panda" tersebut.
Tinjauan PBB tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen setebal 30 halaman yang dirilis Rabu, 22 Oktober 2008, di Beijing. PBB mengatakan bahwa Cina mempunyai hukum yang mengatur soal keamanan makanan, tetapi harus direvisi untuk menjaga keselamatan rantai makanan dari lahan pertanian hingga makanan tersebut terhidang di meja. “Negara [Cina] perlu segera melakukan peninjauan ulang dan revisi,” kata Khalid Malik, wakil PBB untuk Cina.
Dalam dokumen tersebut dituliskan bahwa Cina perlu menyatukan berbagai lembaga yang selama ini bertanggung jawab atas keamanan makanan. Lembaga-lembaga tersebut belum mempunyai cara yang praktis, efektif, dan terkoordinir untuk menerapkan kebijakan-kebijakan. Oleh karena itu, konsumen dibingungkan karena tidak tahu kemana mereka bisa mendapatkan informasi jelas.
Dokumen PBB tentang isu keamanan makanan Cina tersebut dikeluarkan setelah skandal susu dan produk makanan bermelamin buatan Cina mencuat. Selain meninjau soal keamanan makanan Cina, PBB juga menyebutkan bahwa Cina bermasalah dengan pengawasan terhadap produsen makanan skala kecil yang jumlahnya tak terhitung, dan produsen makanan ilegal. Mereka inilah yang kerap disalahkan karena dianggap menambahkan bahan kimia melamin ke dalam produk.
Saat ini ada sekitar 450.000 perusahaan makanan yang terdaftar di Cina. Sebagian besar dari perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu sekitar 350.000 perusahaan mempekerjakan hanya sebanyak sepuluh orang atau bahkan kurang. PBB menyebut perusahaan-perusahaan kecil tersebut “membuat banyak tantangan besar tentang keamanan makanan” di Cina. Produsen informal dan tidak terdaftar bahkan lebih sulit untuk diawasi dan diatur. (AP)
Ada Lampu Jalan di Jakarta Bisa Terkoneksi sama Internet
Anak usaha Jakpro menginisiasi pemanfaatan lampu jalan milik Pemerintah Provinsi Jakarta untuk dikembangkan menjadi PJU Pintar. Bisa terkoneksi internet dan 5G.
