VIVAnews-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyambut baik kerjasama 3 provinsi dalam rangka menanggulangi banjir yang setiap tahun sudah menjadi langganan.
Hal itu ditegaskan Heryawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, kamis 16 Oktober 2008. Ketiga propinsi yang terlibat antara lain Propinsi Jawa Barat, Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Banten.
Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI ini secara khusus membahas masalah banjir di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Rapat tersebut diikuti Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur Jawa Barat, Menteri Pekerjaaan Umum, Menteri Kelautan dan Perikanan, Deputi Menneg LH, dan beberapa pejabat dari instansi terkait lainnya.
Sementara dalam paparannya, Gubernur Jawa Barat menyampaikan secara khusus permasalahan banjir terkait dengan aktivitas, penanganan dan kebijakan di kawasan hulu seperti; Bogor, Puncak dan Cianjur (Bopunjur).
"Terdapat sejumlah masalah krusial antara lain, pengendalian Gubernur Jawa Barat terhadap Bupati/Walikota tidak seefektif kewenangan Gubernur DKI Jakarta, kedua lemahnya penegakan hukum karena belum ada mekanisme “punishment” yang jelas," tutur Heryawan melalui keterangan pers yang diterima VIVAnews, Kamis 16 Oktober 2008.
Lebih Lanjut, Heryawan menyatakan ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan karena terkait sebagai penyebab bencana banjir, yakni tingginya curah hujan, kerusakan di kawasan DAS, pelanggaran tata ruang, morfologi sungai, infrastruktur tata air yang minim dan perilaku buruk masyarakat sekitar aliran sungai.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
