Bersama BUMN ke Senayan
VIVAnews - Sudah tahu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia(PPPI)? Jika belum, datanglah ke Menteng, sebuah kawasan elit di jantung ibukota, tempat partai itu bermarkas. Letaknya tidak sulit. Persis di seberang kantor Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat.
Adalah rumah milik Daniel Hutapea, Ketua Umum partai itu yang disulap menjadi kantor pusat. “Statusnya dipinjamkan,” kata Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi PPPI, Syarif Hidayatullah, saat ditemui VIVANews di ruang kerjanya, Selasa, 7 Oktober 2008.
Syarif adalah juru bicara partai ini. Kantornya di lantai dua. Tak perlu repot-repot masuk ke ruangan Syarif. Cukup dengan menaiki tangga di samping garasi. Lantai satu digunakan untuk rapat. Mempunya cabang di 33 propinsi, dipenuhi pengusaha kaya pula, kantor pusat partai ini cuma dikawal seorang Satpam. Dia senantiasa ramah mengantar tamu bertemu penghuni.
Meski berdiri sejak tahun 2002, sesuai dengan Akte Pendirian Nomor 3 tanggal 12 Desember 2002 dan disahkan Menteri Kehakiman pada 12 Maret 2003, Syarif mengaku membentuk kepengurusan baru untuk Pemilu 2009 hanya dalam waktu tujuh bulan. Dalam waktu sesingkat itu, petinggi partai sukses mendirikan cabang partai di seluruh provinsi. “Jadi meski singkat, hanya tujuh bulan persiapan kita, tapi karena kita ini terdiri dari orang-orang dari kalangan yang profesional, baik pengusaha maupun pekerja, kita buktikan kita mampu lolos sebagai partai peserta Pemilu 2009.”
PPPI memang didirikan oleh pengusaha-pengusaha konstruksi. Komandannya adalah Daniel Hutapea, pengusaha kawakan di bidang jasa konstruksi. Daniel yang pernah menjadi Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) DKI Jakarta periode 1990-2000 ini kemudian juga merangkul sejumlah aktivis serikat pekerja. Melihat potensi basis massa serikat pekerja yang sangat banyak, Daniel Hutapea merangkul Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Sehingga “kepengurusan partai kita ini terdiri dari 50 persen dari SPSI, 40 persen pengusaha, dan 10 persen profesional.”
Dari sisi keuangan, PPPI juga telah menyiapkan ‘kapal gula’. PPPI punya perusahaan retail bernama PT. Badan Usaha Mandiri nasional (BUMN). Melalui BUMN, siapa saja bisa menjual produknya baik itu barang atau jasa ke seluruh Indonesia. Di mana ada cabang PPPI, maka di sana ada BUMN. “Kami punya 418 cabang yang tersebar di 33 propinsi,” ucap Syarif mantap. “Anda silahkan sediakan produknya. Segala izin usahanya dan pendistribusiannya kita yang urus. Gratis!”
Bisnis retail BUMN dijamin oleh PT Jasa Konstruksi IDEE Murni Pratama, perusahaan kontraktor yang diklaim Syarif memiliki aset triliunan rupiah dan telah mengantongi sertifikat pengakuan mutu internasional ISO 9002. Dengan dijamin IDEE Murni Pratama yang direktur umumnya Daniel Hutapea itu, sebuah investment banking multinasional mendatangi kantor PPPI. Bank tersebut tertarik dengan program PPPI dan BUMN. “Mereka tidak ragu menawari 400 miliar untuk mensponsori karena melihat perusahaan penjamin kita kan sudah dapat ISO 9002,” ujar Syarif.
Strategi menggabungkan pemasaran politik dan ekonomi ini berangkat dari pengalaman sulitnya membuka usaha baru di Indonesia. Syarif menceritakan pengalamannya ketika berniat membuka showroom mobil beberapa tahun lalu. "Prosesnya seharusnya bisa hanya 2 bulan, tapi ternyata tidak. Saya ajukan permohonan usaha showroom tahun 2000, izinnya baru dapat tahun 2001. Modal keburu habis."
“Kenapa untuk mendirikan usaha saja begitu sulit? Nanti kalau kita berhasil menang Pemilu, kita akan merombak undang-undang. Kita mau bikin, jika masyarakat mau berusaha mudah izinnya. Kita gratiskan saja kalau perlu. Yang penting mereka nanti bayar pajak,” tuturnya.
Strategi mengkombinasikan pengusaha dan pekerja menjadi satu kekuatan ekonomi ini diyakini akan mensejahterakan rakyat secara umum. Masyarakat didorong menjadi pengusaha, sementara kaum pekerja dibantu dengan memperjuangkan regulasi-regulasi yang berpihak. Dengan begitu, tercipta kerjasama yang saling menguatkan, seperti disimbolkan dengan dua tangan berjabat tangan, lambang PPPI. Pengurus pusat pun merupakan gabungan dari aktivis berbagai asosiasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan Gapensi, serta sejumlah aktivis serikat-serikat pekerja. kepengurusan di tingkat kecamatan pun mengkombinasikan kekuatan para pengusaha menengah, kecil serta mikro seperti pedagang rokok, pedagang warteg, dan pengusaha tempe. Kepengurusan dari Dewan Pimpinan Pusat hingga Daerah selalu bervariasi. Dan bermodal kerjasama itu, PPPI optimistis akan dilirik pemilih. Target tidak muluk-muluk, hanya 2,5 persen atau meraih minimal 14 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah berhasil, barulah PPPI bicara calon presiden.
Hakim Geram ke Saksi di Sidang Korupsi Tol MBZ: Proyek Triliunan Gini kok Main-main
Hakim mencecar saksi sampai tidak berkutit di kasus korupsi Tol MBZ. Dalam hal itu juga diketahui kalau tender sudah disetting siapa pemenangnya. Membuat hakim jadi heran
