VIVAnews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi bidang Pencegahan, Haryono Umar mengungkapkan aset Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BP Migas) mengalami banyak penyusutan.
Menurut Haryono, pada mulanya BP Migas memiliki aset senilai Rp 225 triliun, tapi saat ini aset BP Migas tinggal Rp 25 triliun.
"Kami akan minta kejelasan yang 200 triliun itu kemana? Kalau memang aset-aset itu sudah tidak bagus ya kembalikan ke negara," kata Haryono kepada VIVAnews, Minggu 14 Desember 2008.
Haryono mengatakan ketidakjelasan aset tersebut akibat dari sistem yang dijalankan oleh BP Migas selama ini. Dia menilai sistem di BP Migas belum transparan, baik mengenai mekanisme, biaya, dan jumlah produksinya. "Ketidakjelasan sistem itu sangat rawan penyimpangan dan harus ditindaklanjuti," katanya.
Selain itu, penerimaan negara dari minyak dan gas juga belum jelas. Selama ini Departemen Keuangan belum mengetahui secara pasti berapa uang yang harus diterima oleh negara dari hasil eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas.
Menurutnya, Departemen Keuangan seharusnya tahu secara pasti berapa yang harus dimasukkan ke kas negara dari sektor minyak dan gas ini. "Selama ini Depkeu hanya tergantung dari laporan BP Migas," katanya.
Rencananya, KPK akan mengadakan pertemuan dengan BP Migas di kantor KPK pada tangal 17 Desember mendatang.
Batalkan Aksi Relawan Turun ke Jalan Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Prabowo Tuai Pujian
Menurut Sekjen AMMI Arip Nurahman, langkah dilakukan Prabowo ini, agar menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari terjadinya perpecahan diantara sesama anak bangsa.
