VIVAnews - Pemerintah Thailand melalui Menteri Luar Negeri Thailand, Sompong Amornwiwat, sedang menimbang untuk menunda penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (KTT ASEAN).
Menanggapi rencana tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah menyatakan bahwa hingga sat ini belum menerima pernyataan resmi dari pemerintah Thailand soal penundaan tersebut.
"Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Thailand bahwa KTT ASEAN akan ditunda," kata Faizasyah. "Hingga kemarin, pemerintah Thailand masih menjamin bahwa KTT ASEAN bisa diadakan di Chiang Mai," lanjutnya. Menurut Faizasyah, negara anggota ASEAN lainnya, termasuk Indonesia tidak bisa tiba-tiba saja menawarkan diri menjadi tuan rumah.
Apabila pemerintah Thailand resmi menyatakan bahwa ia tidak sanggup menjadi tuan rumah atau ASEAN memutuskan bahwa sidang ASEAN harus dipindah, barulah kemungkinan tempat baru akan dibicarakan. "Kami tentunya mendahulukan posisi Thailand sebagai tuan rumah [KTT ASEAN tahun ini]," kata Faizasyah.
Sebelumnya, sepuluh pemimpin negara-negara di kawasan Asia Tenggara plus Cina, Jepang, dan Korea Selatan akan bertemu pada 15 hingga 17 Desember di Bangkok. Namun pemerintah Thailand memindahkannya ke Chiang Mai. Kini, pemerintah Thailand sedang berencana menunda pertemuan ASEAN karena khawatir dengan aksi para demonstran.
Krisis politik di Thailand masih berlangsung. Bandar Udara Internasional Suvarnabhumi dan Don Mueang hingga saat ini belum melayani penerbangan, baik domestik maupun internasional, karena masih dikepung oleh massa pendukung Partai Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD).
Partai anti-pemerintah tersebut menuntut Perdana Menteri (PM) Somchai Wongsawat untuk mundur dari jabatan PM. Penguasaan bandara oleh massa pendukung PAD merupakan buntut dari demonstrasi mereka sejak Senin awal pekan ini. Senin lalu mereka menduduki kantor sementara pemerintah, memaksa sidang parlemen ditunda
Sindir PDIP yang Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Silakan, Tidak Berdampak Apa-apa
PDIP minta KPU agar menunda penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.
