VIVAnews - Walikota Dumai, Provinsi Riau, meminta pemerintah membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 tahun 2008 tentang impor produk tertentu.
Peraturan yang akan diberlakukan pada 15 Desember 2008 hingga dua tahun mendatang ini, mengatur produk pakaian jadi, alas kaki, barang elektronik, mainan anak, serta produk makanan dan minuman hanya bisa diimpor oleh importir terdaftar, serta harus dipasok melalui pelabuhan yang telah ditentukan.
Departemen Perhubungan telah menunjuk empat administrator pelaksana pelabuhan untuk verifikasi dan pengecekan fakta di lapangan. Empat administrator itu Pelabuhan Belawan (Riau), Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), dan Pelabuhan Makassar. Dari sini, akan terlihat pelabuhan yang harus ditutup.
"Kami meminta Menteri Perdagangan tahu Dumai sangat tergantung dengan barang impor, terutama makanan," kata Walikota Dumai Suyono di Jakarta, Kamis 4 Desember 2008. Suyono menyesalkan rencana penutupan pelabuhan yang dilakukan pemerintah tidak melalui kajian yang mendalam.
Ketua Serikat Buruh Bongkar Muat Kota Dumai Bahtiar Rahman mengancam akan melakukan mogok kerja jika pemerintah tetap memberlakukan peraturan ini. "Nanti ekspor impor bisa lumpuh. Padahal pelabuhan ini merupakan pintu ekspor minyak sawit mentah (CPO)," kata dia.
Hingga Oktober, pelabuhan Dumai mencatat nilai ekspor mencapai US$ 4,48 miliar dengan volumenya ekspor 5,1 juta ton. Pajak impor hingga November telah mencapai Rp 6 triliun, lebih tinggi dari target akhir tahun Rp 5 triliun.
Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan pengetatan impor kelima jenis barang ini untuk menjaga persaingan dengan industri lokal, menyusul terjadinya krisis yang mengancam industri nasional.
WHO: Imunisasi Global Menyelamatkan 154 Juta Jiwa Selama 50 Tahun Terakhir
Vaksin merupakan salah satu penemuan yang paling ampuh dalam mencegah sebuah penyakit yang selama ini ditakuti. Dan imunisasi global juga telah menyelamatkan154 juta jiwa
