- ANTARA/Zabur Karuru
VIVA.co.id - Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menggelar pertemuan dengan Asosiasi Provinsi di Hotel Sultan, Jakarta, Senin 21 Maret 2016. Dalam pertemuan itu dihasilkan kesepakatan untuk tetap mendukung La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua Umum PSSI.
La Nyalla yang kini terjerat kasus korupsi dana hibah sebesar Rp5 miliar dianggap oleh para perwakilan Asprov sebagai pemimpin sah sesuai hasil Kongres Luar Biasa di Surabaya April 2015 lalu. Dan mereka menilai masalah yang menjerat La Nyalla kini tak melanggar statuta FIFA.
Setelah ditetapkannya La Nyalla sebagai tersangka kasus korupsi, kemudian menyeruak kabar agar PSSI segera menggelar KLB. Tetapi, untuk menahan agar masalah tak melebar, para pengurus bergerak cepat melakukan konsolidasi dengan para Asprov.
La Nyalla sendiri sebagai Ketua Umum tak hadir dalam pertemuan ini. Namun, dia mengirimkan sebuah surat yang dimaksudkan sebagai pidato pembukaan tertulis pada pertemuan itu.
"Saya menyampaikan izin tidak hadir dalam pertemuan kali ini karena saya masih ada kegiatan di luar Jakarta dalam rangka menyiapkan dan mengawal proses permohonan PraPeradilan sebagai upaya hukum yang saya tempuh terhadap apa yang menimpa saya dalam perkara Kadin Jatim."
Berikut isi lengkap deklarasi Asprov PSSI
Kami, pengurus Asosiasi PSSI Provinsi se Indonesia dengan sadar dan bertanggung jawab, menuliskan dan menandatangi Deklarasi Jakarta sebagai bentuk sikap kami terhadap perkembangan situasi terkini sepakbola Indonesia.
Bahwa, Statuta PSSI telah mengatur semua mekanisme roda organisasi sepakbola nasional sesuai dengan Statuta FIFA yang berlaku universal terhadap anggota FIFA di seluruh dunia.
Bahwa, Statuta PSSI dan Statuta FIFA tidak bertentangan dengan hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Bahwa, Sepakbola Indonesia terkena sanksi dari FIFA akibat adanya intervensi pemerintah terhadap PSSI melalui penerbitan surat keputusan Menpora yang membekukan PSSI.
Bahwa, Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa surat keputusan Menpora membekukan PSSI adalah tidak sah dan harus dicabut. Keputusan Mahkamah Agung tersebut secara hukum telah berkekuatan hukum tetap.
Bahwa, apa yang terjadi terhadap Ketua Umum PSSI Saudara La Nyalla Mahmud Mattalitti yang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat hukum dalam perkara Kadin Jatim, sesuai kajian hukum organisasi adalah tidak melanggar Statuta PSSI dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PSSI.
Oleh karena itu, kami pengurus Asosiasi PSSI Provinsi se Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:
SIKAP ASOSIASI PSSI PROVINSI:
1. Menjunjung tinggi kedaulatan organisasi PSSI sebagai lembaga mandiri untuk mengatur, mengembangkan dan menjalankan kegiatan sepakbola nasional di tanah air.
2. Menjaga harkat dan martabat sepakbola serta marwah organisasi PSSI dari gangguan internal maupun eksternal yang dapat merugikan organisasi.
3. Menjalankan dan menaati Statuta PSSI sebagai pedoman menjalankan roda organisasi sepakbola nasional.
4. Menjalankan keputusan organisasi hasil Kongres Luar Biasa 18 April 2015 di Surabaya yang telah memilih secara sah Komite Eksekutif PSSI masa bakti 2015-2019.
5. Menolak segala bentuk upaya pengambilalihan dan penggantian kepengurusan PSSI melalui cara-cara inkonstitusional yang melanggar Statuta PSSI.
Jakarta, 21 Maret 2016
Ditandatangani oleh pengurus Asosiasi PSSI Provinsi
Langkah Tegas PSSI Basmi Sepakbola Gajah di Liga 3
Sepakbola Indonesia kembali tercoreng dengan adanya aksi tak sportif yang mengindikasikan munculnya sepakbola gajah. Itu terjadi di Liga 3.
