Sumber :
VIVA.co.id
- Kisruh penyelenggaraan Pra PON 2016 cabang olahraga sepakbola semakin pelik. Itu setelah ada beberapa pertandingan Pra PON yang batal terlaksana akibat tak mendapat restu dari pihak kepolisian.
Polemik mengenai penyelenggaraan Pra PON cabor sepakbola bermula dari surat edaran Tim Transisi yang melarang Asosiasi Provinsi PSSI berkoordinasi dengan PSSI Pusat dalam penyelenggaraan ajang ini. Surat edaran inilah yang membuat proses perizinan menjadi sedikit sulit.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Polemik mengenai penyelenggaraan Pra PON cabor sepakbola bermula dari surat edaran Tim Transisi yang melarang Asosiasi Provinsi PSSI berkoordinasi dengan PSSI Pusat dalam penyelenggaraan ajang ini. Surat edaran inilah yang membuat proses perizinan menjadi sedikit sulit.
Baca Juga :
BOPI Dikhawatirkan Berpotensi 'Acak-acak' ISC
Pada Minggu 4 Oktober 2015, laga pembuka Pra PON zona Kalimantan di Banjarmasin seharusnya sudah digelar. Namun, pertandingan akhirnya batal digelar. Mirisnya, pembatalan dilakukan satu jam sebelum kick-off dilakukan.
"Tim Transisi tidak seharusnya berada di dalam PON. Yang mengurus PON itu adalah KONI dan PB PON. Tim Transisi sudah menyalahi aturan," kata Ketua Umum KONI, Tono Suratman, saat dihubungi para pewarta, Senin 5 Oktober 2015.
Sementara itu, Deputi V Bidang Harmonisasi dan Komunikasi Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, mengungkapkan pihaknya sebenarnya sudah memiliki rencana untuk mempertemukan KONI dan Tim Transisi demi menyelesaikan masalah ini.
Namun, rencana tersebut urung terlaksana. Pasalnya, Tono tengah berhalangan hadir jika pertemuan dilaksanakan hari ini.
"Jadinya, kami pindah besok siang. KONI dan Tim Transisi harus duduk bersama demi menyelesaikan masalah ini," ujar Gatot. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pada Minggu 4 Oktober 2015, laga pembuka Pra PON zona Kalimantan di Banjarmasin seharusnya sudah digelar. Namun, pertandingan akhirnya batal digelar. Mirisnya, pembatalan dilakukan satu jam sebelum kick-off dilakukan.
