Sumber :
- ANTARA/Hafidz Mubarak A.
VIVA.co.id
- Konflik antara Menpora Imama Nahrawi dengan PSSI yang telah berlangsung lama nampaknya membuat beberapa pihak menjadi geram. Tak adanya jalur komunikasi yang baik antar kedua pihak tersebut di atas dituding menjadi penyebab paling utamanya.
PSSI yang sudah beberapa kali mendatangi kantor Menpora kerap kali menemui jalan buntu. Lantas bagaimana nasib sepakbola tanah air jika masalah paling mendasar pun tidak bisa terselesaikan dengan baik?
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
PSSI yang sudah beberapa kali mendatangi kantor Menpora kerap kali menemui jalan buntu. Lantas bagaimana nasib sepakbola tanah air jika masalah paling mendasar pun tidak bisa terselesaikan dengan baik?
Wacana menarik dilontarkan oleh komisioner Komnas HAM, Siane Indriyani, ketika pelaku sepakbola mengadukan nasibnya yang menjadi tidak menentu pasca Menpora mengeluarkan SK Nomor 01307 Tahun 2015.
Saat Rahmad Darmawan ingin menyampaikan keluhannya, Siane pun mendahului dengan pertanyaan apakah sebelumnya sudah bertemu Menpora untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan kini.
Rahmad pun menjawabnya dan mengatakan sudah beberapa kali mencoba mencurahkan perasaannya melalui media massa dan juga pernah meminta langsung kepada salah satu pejabat teras Kemenpora untuk melakukan audiensi. Namun sayangnya, hingga saat ini apa yang dinantikan oleh mantan pelatih Persija Jakatta itu tidak kunjung bisa diwujudkan.
Ternyata tidak hanya Rahmad yang memiliki inisiatif untuk menjadi mak comblang di tengah mandeknya komunikasi antara Menpora dan PSSI. Gelandang serang andalan Persib, Firman Utina ternyata memiliki keinginan yang sama.
"Di sini pemain ingin mencari titik temu, karena ini kan permasalahan kita bersama. Di situ saya inginnya duduk bareng antara pemain, pelatih, Menpora, dan PSSI. Kita duduk bareng untuk menyelesaikan masalah ini," ungkap Firman saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Rabu 29 Juli 2015.
Menanggapi pernyataan tersebut, Sekretaris Jenderal PSSI, Azwan Karim, menilai seharusnya Menpora mencabut kembali SK Pembekuan tanpa harus menunggu suara-suara dari arus bawah. Sebab menurutnya, dengan melihat fakta yang ada sekarang, tidak ada alasan bagi politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu untuk mempertahankan kebijakan yang justru merugikan banyak pihak.
"Balik lagi ke tingkat kesadaran dan sensivisitas kementerian terhadap orang yang direnggut mata pencahariannya. Malah mau banding lagi," tegas Azwan.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Wacana menarik dilontarkan oleh komisioner Komnas HAM, Siane Indriyani, ketika pelaku sepakbola mengadukan nasibnya yang menjadi tidak menentu pasca Menpora mengeluarkan SK Nomor 01307 Tahun 2015.
