Sumber :
- REUTERS/Ruben Sprich
VIVA.co.id
- Hari ini, Jumat 29 Mei 2015, FIFA akan menggelar kongres di Zurich, Swiss. Agenda utamanya adalah memilih Presiden otoritas tertinggi di dunia sepakbola tersebut. Setelah itu baru mereka membahas berbagai isu penting, termasuk soal kisruh yang terjadi di Indonesia.
Masalah sepakbola di tanah air sendiri berawal dari keputusan Kemenpora, melalui BOPI yang melarang 2 klub Arema Cronus serta Persebaya Surabaya mengikuti kompetisi QNB Super League.
Karena tidak mengindahkan imbauan tersebut, Kemenpora pun mengambil langkah tegas dengan membekukan PSSI selaku otoritas sepakbola tertinggi di Indonesia. Tapi ternyata keputusan kementerian yang dipimpin oleh Menpora Imam Nahrawi itu berbuah petaka.
Pembekuan yang dilakukan kemudian berimbas kepada penghentian kompetisi. Sesuai instruksi Menpora, pihak berwajib menolak mengeluarkan izin keramaian yang diperlukan untuk menggelar pertandingan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Masalah sepakbola di tanah air sendiri berawal dari keputusan Kemenpora, melalui BOPI yang melarang 2 klub Arema Cronus serta Persebaya Surabaya mengikuti kompetisi QNB Super League.
Karena tidak mengindahkan imbauan tersebut, Kemenpora pun mengambil langkah tegas dengan membekukan PSSI selaku otoritas sepakbola tertinggi di Indonesia. Tapi ternyata keputusan kementerian yang dipimpin oleh Menpora Imam Nahrawi itu berbuah petaka.
Pembekuan yang dilakukan kemudian berimbas kepada penghentian kompetisi. Sesuai instruksi Menpora, pihak berwajib menolak mengeluarkan izin keramaian yang diperlukan untuk menggelar pertandingan.
Berikutnya, Menpora pun membentuk Tim Transisi yang ditugaskan untuk mengambil peran PSSI mengurusi persepakbolaan di tanah air, termasuk mengalihkuasakan kepemimpinan dari La Nyala Mattalitti kepada pengurus baru yang akan dibentuk.
Cerita kisruh itu pun sudah sampai ke AFC dan FIFA. Seperti yang sudah-sudah, FIFA sangat mengharamkan intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah, dalam urusan sepakbola. Maka tak heran dengan adanya konflik antara PSSI dan Kemenpora ini, FIFA bersiap menjatuhkan sanksi kepada Indonesia.
Pertengahan Mei lalu, Ketua Umum Komite Olahraga Indonesia (KOI), Rita Subowo yang mencoba menjadi penengah dalam konflik ini bertemu dengan FIFA langsung. Dia pun mengkonfirmasi bahwa FIFA telah meminta agar legalitas PSSI dikembalikan sebelum kongres digelar agar terhindar dari hukuman.
Sementara Wakil Ketua Umum PSSI, Erwin Dwi Budiawan, membeberkan sudah menerima perkembangan terbaru dari delegasi yang saat ini sedang berada di markas FIFA. Erwin menyebut, FIFA sudah menyiapkan rancangan (draft) sanksi kepada Indonesia.
"Perkembangan dari Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti, seperti itu (sanksi sudah disiapkan). Mereka meminta SK Pembekuan bisa dicabut. Kalau itu terlaksana sebelum 29 Mei, kita terhindar dari sanksi. Jika tidak, 30 Mei kita disanksi," kata Erwin.
Erwin menyatakan delegasi PSSI sudah menemui beberapa petinggi FIFA. Dalam pertemuan tersebut, La Nyalla, Hinca Pandjaitan (Wakil Ketua Umum), dan Azwan Karim (Sekretaris Jenderal), disebut Erwin, sudah menyampaikan beberapa opsi terkait penyelesaian kisruh sepakbola nasional.
Salah satu opsi yang dikemukakan adalah penundaan batas waktu penyelesaian konflik antara PSSI dengan Kemenpora. Namun, opsi ini, dijelaskan pria asal Samarinda tersebut, tak diterima oleh FIFA. "Itu (opsi perpanjangan batas waktu) yang diusahakan oleh delegasi kami. Mereka saat ini sedang berupaya keras bernegosiasi dengan FIFA agar sanksinya tak jatuh," tutur Erwin.
Wakil Presiden turun tangan langsung
Senin kemarin, sebenarnya sudah ada titik terang mengenai penyelesaian kisruh sepakbola nasional. Ketika itu, usai bertemu dengan Hinca, Ketua KOI Rita Subowo, dan Ketua Komite Normalisasi (KN) Agum Gumelar, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, meminta agar PSSI diaktifkan kembali. Dia juga mendesak Menpora Imam Nahrawi merevisi SK Pembekuan yang telah dikeluarkan.
"Sederhana saja, PSSI aktif lagi. Latihan jalan lagi, penonton jalan lagi," kata JK.
Usai pertemuan, JK sebenarnya telah menyampaikan bahwa PSSI harus diaktifkan kembali, agar persepakbolaan Indonesia kembali normal. Karena itu, menurutnya SK pembekuan yang dikeluarkan menpora harus direvisi.
Namun, publik kembali bingung, karena Menpora Imam Nahrawi, usai bertemu Presiden RI, Joko Widodo justru menunjukkan sinyal yang berbeda. Menurut Imam, pertemuan dengan orang nomor dua di Republik Indonesia tersebut hanya menghasilkan beberapa opsi yang masih perlu dikaji lebih jauh lagi.
JK membantahnya. Menurutnya, revisi SK pembekuan PSSI bukan opsi, tetapi langkah yang perlu dijalankan. JK pun berharap, revisi segera dilakukan, agar PSSI bisa kembali aktif dan sepakbola Indonesia kembali berjalan seperti biasa.
"Hari ini tanggal berapa, 27 (Mei) kan. Kalau hari ini keluar, selesai sudah," katanya.
Menpora tak bergeming
Ketika masyarakat, khusus para pencinta sepakbola serta praktisinya semakin dengan ancaman sanksi dari FIFA, Menpora justru santai menanggapi.
"Sejauh ini, kami lihat saja nanti, karena mungkin mereka lagi konsultasi di kongres itu. Kami tunggu seperti apa (hasilnya)," kata Menpora.
Menpora mengaku sudah berulang kali menjelaskan situasi persepakbolaan nasional kepada induk organisasi sepakbola dunia tersebut. Satu hal yang terpenting, kata dia, ke depan harus ada perbaikan sepakbola dalam negeri.
"Penjelasan kita kepada FIFA sudah berulang-ulang. Kalau mereka masih mengancam dengan sanksi dan sebagainya, itu hak mereka," ucapnya.
Nahrawi terlihat santai menanggapi langkah ke depan jika FIFA benar-benar menjatuhkan sanksi. "Kita lihat sajalah. Ini kan masih ada waktu. Mereka (PSSI) juga di sana (arena pemilihan Presiden FIFA) masih melakukan lobi-lobi. Kita lihat hasilnya seperti apa," kata dia.
Pada saat yang sama, Nahrawi optimistis Indonesia akan terbebas dari sanksi. "Kita optimistis, sangat optimistis. Saya yakinlah (tidak disanksi FIFA). Kita harus punya rencana besar tentang tata kelola persepakbolaan," ujar Menpora.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Berikutnya, Menpora pun membentuk Tim Transisi yang ditugaskan untuk mengambil peran PSSI mengurusi persepakbolaan di tanah air, termasuk mengalihkuasakan kepemimpinan dari La Nyala Mattalitti kepada pengurus baru yang akan dibentuk.
