Sumber :
VIVA.co.id
- PSSI semakin was-was dengan kondisi sepakbola yang ada sekarang ini. Mereka khawatir sanksi FIFA akan turun jika Kemenpora tak kunjung mencabut SK Pembekuan sebelum 29 Mei 2015.
Wakil Ketua Umum PSSI, Erwin Dwi Budiawan, mendesak Menpora Imam Nahrawi untuk mencabut SK Pembekuan. Erwin berharap Imam bisa mencabut SK Pembekuan sebelum 29 Mei 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Wakil Ketua Umum PSSI, Erwin Dwi Budiawan, mendesak Menpora Imam Nahrawi untuk mencabut SK Pembekuan. Erwin berharap Imam bisa mencabut SK Pembekuan sebelum 29 Mei 2015.
"Ya, sampai sekarang kami masih menunggu SK dicabut. Sekarang delegasi kami sedang di markas FIFA, Zurich, Swiss. Mereka akan update perkembangan situasi saat ini. Jadi, harapannya, SK pembekuan bisa dicabut sebelum 29 Mei," kata Erwin usai Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X dengan PSSI di Kantor DPR, Selasa malam, 25 Mei 2015.
Jika SK sudah dicabut, delegasi PSSI bisa langsung menginformasikannya ke FIFA. Dan, sanksi bisa terhindari.
Hingga sekarang, Menpora Imam Nahrawi belum ambil sikap mengenai langkah apa yang akan diambil pihaknya, mencabut atau merevisi SK pembekuan. Erwin lebih memilih agar Imam bisa mencabut SK Pembekuan.
"Andai revisi, kami mau lihat dulu seperti apa. Masih intervensi atau tidak," ucap Erwin.
Terpisah, Imam pun angkat bicara soal wacana pencabutan atau revisi SK pembekuan. Menurut Imam, putusan sela dari PTUN Jakarta Timur sudah dengan tegas menandakan bahwa pihaknya harus mundur satu langkah terlebih dulu.
"Revisi sedang kami pelajari. Ini terkait dengan putusan PTUN yang memungkinkan SK kami ditunda. Rujukannya adalah PTUN, saya kira, sudah selesai. Harus ditaati itu," ucap Imam di kantornya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ya, sampai sekarang kami masih menunggu SK dicabut. Sekarang delegasi kami sedang di markas FIFA, Zurich, Swiss. Mereka akan update perkembangan situasi saat ini. Jadi, harapannya, SK pembekuan bisa dicabut sebelum 29 Mei," kata Erwin usai Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X dengan PSSI di Kantor DPR, Selasa malam, 25 Mei 2015.
