Sumber :
VIVA.co.id
- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, mengaku tak tahu ada surat dari lembaganya yang meminta Kementerian Sekretaris Negara untuk tidak memberikan fasilitas kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
Kepada wartawan, Imam mengatakan, bahwa bukan hanya dia yang mampu mengeluarkan surat. Semua pejabat di Kemenpora diakui politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu bisa menandatangani sebuah surat.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Kepada wartawan, Imam mengatakan, bahwa bukan hanya dia yang mampu mengeluarkan surat. Semua pejabat di Kemenpora diakui politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu bisa menandatangani sebuah surat.
"Saya belum tahu soal surat tersebut. Tidak tahu kalau Tim Transisi mungkin, atau mungkin Sesmen (Sekretaris Menteri), tapi saya belum mengecek. Saya tidak tahu, sebab semua pejabat di sini bisa tanda tangan. Kalau semua surat jatuh ke saya pusing juga, kalau sudah SK (Surat Keputusan) baru saya," kata Imam di kantornya, Kamis (21/5/2015).
Pria asal Bangkalan ini menambahkan, pihaknya memang tak berhak untuk mendepak PSSI dari Senayan. Pasalnya, kantor yang diduduki induk organisasi sepakbola nasional itu merupakan wewenang Setneg.
"Itu kan milik Setneg, bukan milik Kemenpora. Kalo Setneg menganggap itu bisa dipakai siapa aja, tidak ada soal," kata Imam.
Sementara itu, ketua Tim Transisi, Bibit Samad Riyanto, membantah bahwa pihaknya yang merekomendasikan pengeluaran surat tersebut. "Saya tidak tahu soal itu. Kalau itu kewenangan Menpora," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenpora mengeluarkan surat yang meminta kepada Kemsetneg agar "mengusir" PSSI dari kantornya. Surat tersebut ditandatangani oleh Sesmenpora, Alfitra Salamm. Namun, surat itu juga ditembuskan kepada Menpora.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Saya belum tahu soal surat tersebut. Tidak tahu kalau Tim Transisi mungkin, atau mungkin Sesmen (Sekretaris Menteri), tapi saya belum mengecek. Saya tidak tahu, sebab semua pejabat di sini bisa tanda tangan. Kalau semua surat jatuh ke saya pusing juga, kalau sudah SK (Surat Keputusan) baru saya," kata Imam di kantornya, Kamis (21/5/2015).
