- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVA.co.id - Tim Hukum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengajukan gugatan terhadap keputusan pembekuan organisasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Gugatan tersebut dilayangkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pulo Gebang, Jakarta Timur, pada Rabu 22 April 2015.
Tim Hukum PSSI beralasan, pengajuan gugatan yang diajukan ke PTUN karena pihaknya merasa dirugikan oleh SK Menpora. Selain itu mereka menganggap keputusan ini bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005.
"PSSI menilai bahwa penerbitan SK tersebut menerobos UU Sistem Keolahragaan Nasional. Di dalam undang-undang itu disebutkan apa yang menjadi domain induk cabang olahraga dan apa yang menjadi domain pemerintah dalam penyelenggaraan keolahragaan nasional," ujar Wakil Ketua Tim Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan.
"Oleh karena itu sebagai wujud nyatanya kami sudah menguji rasio dan dasar hukum keputusan Menpora di PTUN. Mari kita uji di tempat yang benar, ini bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap negara," lanjutnya.
Selain itu, PSSI juga menyayangkan tindakan Menpora yang dianggap telah melampui kewenangannya sebagai menteri saat menyebut segala tindakan PSSI termasuk Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya, tidak sah. "PSSI juga menyayangkan Kemenpora yang melampaui wewenangnya dalam menerbitkan wewenang tersebut," kata Aristo.
"Misalnya Menpora menjadi lembaga yudikatif, dengan mengatakan bahwa segala tindakan PSSI, kongres, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat," tutur Aristo.
Tim Hukum PSSI dihuni 20 orang. Diantaranya ada bagian dari eksternal PSSI, seperti akademisi asal Universitas Indonesia, dan ada juga internal PSSI, seperti Aristo dan Togar Manahan Nero.
